[Ringkasan] Kerangka Pengaturan Kegiatan Usaha “TKBM”

Tulisan ini hanya uji coba.

 

I. Pendahuluan

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan suatu pemetaan terhadap kerangka pengaturan (regulatory framework) terkait dengan permasalahan usaha bongkar-muat dan tenaga-kerja bongkar-muat pelabuhan di Indonesia. Kerangka pengaturan ini penting untuk memeriksa sejauh mana taraf sinkronisasi dari peraturan-peraturan (regeling) dan keputusan-keputusan (beschiking) terkait permasalahan tersebut. Berbagai kepentingan terkait juga akan teridentifikasi di dalamnya. Sebagai contoh, di satu pihak, iklim persaingan usaha yang sehat harus diwujudkan di bidang usaha bongkar-muat di pelabuhan; Namun, di lain pihak, kesejahteraan tenaga kerja bongkar-muat juga harus mendapat perhatian. Selain itu, harmonisasi pengaturan juga penting dilakukan, untuk menghindari kondisi ketidakpastian hukum (legal uncertainty) dalam pelaksanaan dan penegakannya.

Bongkar-Muat merupakan salah satu lapangan usaha penting dalam kegiatan usaha perkapalan dan pelayaran. Karena dalam usaha Bongkar-Muat itu, meliputi kegiatan pembongkaran barang dari dan atau ke kapal meliputi kegiatan pembongkaran barang dari palka kapal ke dermaga di lambung kapal atau sebaliknya (stevedoring), kegiatan pemindahan barang dari dermaga di lambung kapal ke gudang lapangan penumpang atau sebalinya (cargodoring) dan kegiatan pengambilan barang dari gudang/lapangan dibayar diatas truk atau sebaliknya (receving/delivery) (Kepmenhub Nomor 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut; Pasal 1 Angka 22).

Melihat pentingnya kegiatan usaha tersebut, maka penting untuk diadakan pengawasan terhadap kondisi persaingan atasnya. Persaingan usaha patut diawasi karena dengan terjaganya persaingan akan menghasilkan produksi barang dan/atau jasa dengan kualitas tinggi dengan biaya yang serendah-rendahnya (Shenefeld dan Stelzer, 2001: 13). Hal ini tentunya akan mendorong terciptanya efisiensi dalam kegiatan usaha. Dengan begitu, tinjauan persaingan usaha menjadi penting mengingat bahwa dalam Bongkar-Muat menentukan efisien tidaknya sektor bisnis kepelabuhanan, yang mana pada akhirnya juga menentukan kondisi perekonomian nasional.

Kondisi persaingan yang tidak sehat dalam usaha Bongkar-Muat dapat terjadi karena dalam pengusahaannya hanya dikuasai atau dimonopoli oleh satu pihak saja. Seperti yang tercermin dari penyediaan tenaga kerja bongkar muat (selanjutnya disebut sebagai “TKBM”) yang selama ini diduga dimonopoli oleh Koperasi TKBM berdasarkan SKB (Surat Keputusan Bersama) 3 (tiga) Menteri yaitu Menteri Perhubungan, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Koperasi Nomor IM.2/HK.601/PHB-89 dan Nomor INS.03/MEN/89 tentang Pembentukan dan Pembinaan Koperasi TKBM di tiap pelabuhan sebagai pengganti Yayasan Usaha Karya (YUKA) tertanggal 14 Januari 1989. SKB tersebut mengatur bahwa semua kegiatan usaha Bongkar-Muat dijalankan oleh koperasi. Dengan begitu ada indikasi monopoli dalam bidang usaha Bongkar-Muat tersebut.

UU Nomor 5 Tahun 1999 pasal 50 huruf (h) dan (i), memang membenarkan usaha kecil atau koperasi melakukan monopoli sepanjang bertujuan khusus melayani anggotanya. Di samping itu, dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian juga ditentukan bahwa fungsi dan peran koperasi adalah menyejahterakan ekonomi dan sosial para anggotanya (Pasal 4) Namun, jika melihat karakteristik usahanya, unsur “pelayanan anggota” koperasi dalam kasus usaha bongkar-muat menjadi sumir. Terdapat indikasi bahwa, alih-alih memberdayakan anggotanya, koperasi-koperasi ini lebih merupakan penyedia tenaga kerja. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga menilai praktik monopoli masih terjadi dalam jasa kepelabuhanan, antara lain dengan adanya kesepakatan tarif penyediaan jasa bongkar-muat.

Permasalahan penelitian ini diidentifikasi sebagai berikut: Bagaimanakah kerangka pengaturan terkait permasalahan usaha bongkar-muat dan tenaga-kerja bongkar-muat pelabuhan di Indonesia? Atau secara lebih dirinci lebih jauh sebagai berikut.

  1. Peraturan (regeling) dan keputusan (beschiking) apa saja yang terkait dengan permasalahan usaha bongkar-muat dan tenaga-kerja bongkar-muat pelabuhan di Indonesia?
  2. Bagaimana hubungan atau sistematika yang terjadi antar peraturan dan keputusan itu?
  3. Apakah terdapat keselarasan atau pertentangan antar peraturan dan keputusan itu?

 

 

 

II. Dasar Hukum dan Peraturan Terkait

Beberapa dasar hukum dan peraturan terkait keberadaan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (selanjutnya disebut sebagai “KTKBM”) antara lain:

1.    Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut sebagai “UU Anti Monopoli”);

2.    Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian (selanjutnya disebut sebagai “UU Koperasi 1967”);

3.    Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (selanjutnya disebut sebagai “UU Koperasi 1992”;

4.    Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 14 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat dari dan Ke Kapal (Selanjutnya disebut sebagai “Kepmenhub Bongkar-Muat”);

5.    Instruksi Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Tenaga Kerja No. INS.2/HK.601/Phb-89 dan No. INS-03/Men/89 tanggal 14 Januari 1989 tentang Pembentukan Koperasi di tiap pelabuhan sebagai penganti Yayasan Usaha Karya (YUKA) (selanjutnya disebut sebagai “Instruksi Bersama 1989”;

6.    Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Bina Hubungan Ketenagakerjaan dan Pengawasan Norma Kerja, Serta Direktur Jenderal Bina Lembaga Koperasi No. UM 52/1/9-89, KEP.103/BW/89, 17/SKD/BLK/VI/1989 tentang Pembentukan dan Pembinaan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (selanjutnya disebut sebagai “SKB/1989”);

7.    Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan dan Deputi Bidang kelembagaan Koperasi dan UKM No. AL.59/II/12-02, No. 300/BW/2002 dan No. 113/SKB/Dep-S/VIII/2002 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi TKBM di Pelabuhan (selanjutnya disebut sebagai “SKB/2002”);

 

Dari beberapa peraturan dan keputusan tersebut, dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian:

a.    Peraturan dan/atau keputusan terkait persaingan usaha, yaitu: UU Anti Monopoli;

b.   Peraturan dan/atau keputusan terkait perkoperasian, yaitu UU Koperasi 1967 dan UU Koperasi 1992;

c.    Peraturan dan/atau keputusan terkait dengan teknis penyelenggaraan kegiatan usaha TKBM, yaitu: Kepmenhub Bongkar-Muat, Instruksi Bersama 1989, SKB/1989, dan SKB/2002.

 

III. Pembahasan

Pengurusan TKBM pada awalnya berada di bawah naungan Yayasan Usaha Karya (YUKA) berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi No. PM 1/OT/Phb-78 dan KEP 08/MEN/1978. Untuk kemudian, YUKA dibubarkan oleh Pemerintah. Pembubaran itu diawali dengan Surat Dirjen Perhubungan Laut No. B.1441/PP.76 tanggal 25 Sepetember 1985 tentang usul pembubaran Yayasan Usaha Karya (YUKA). Kemudian surat tersebut ditindaklanjuti dengan disahkannya Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Tenaga Kerja No. KM.130/KP.803/PHB 86 – No. KEP-837/MEN/86 tentang Pembubaran Yayasan Usaha Karya (YUKA). Berdasarkan konsiderans Keputusan Bersama tersebut, kebijakan itu diambil dalam rangka pelaksanaan instruksi Presiden No. 4 tahun 1985 tentang Kebijaksanaan Kelancaran Arus Barang Untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi.

Sebagai pengganti YUKA, kemudian dibentuk semacam badan sementara di tiap pelabuhan. Hal tersebut ditegaskan dalam Instruksi Menteri Perhubungan No. IM.6/HK 601-87 tentang Pembentukan Badan Sementara Pengelola Pekerja Bongkar Muat di Pelabuhan. Badan tersebut bertindak dan bekerja atas nama Administrator Pelabuhan serta bertanggung jawab kepada Administrator Pelabuhan. Keanggotaan badan tersebut dipilih/ditunjuk oleh Administrator Pelabuhan, yang mana komposisinya dapat berupa karyawan Administrator Pelabuhan dan/atau para ex-petugas YUKA. Secara lebih rinci, lingkup tugas dari badan sementara tersebut terdapat dalam Instruksi Menteri Perhubungan a quo.

Badan sementara tersebut bekerja dalam masa transisi hingga ada format tetap dalam penyelenggaraan kegiatan usaha TKBM. Masa transisi itu berakhir pada saat Instruksi Bersama 1989 dikeluarkan/disahkan. Dalam konsiderans Instruksi tersebut, disebutkan bahwa dikeluarkannya instruksi tersebut dilandasi oleh karena telah selesainya likuidasi YUKA, dan karena adanya kebutuhan untuk dibentuknya wadah pengelola TKBM sebagai pengganti YUKA.

Lebih lanjut, pembahasan akan dibagi menjadi tiga bagian, sebagaimana pengelompokkan jenis peraturan berdasarkan muatan peraturan dan/atau keputusan di atas, yaitu:

 

III.1.   Regulasi tentang Perkoperasian

Terkait perkoperasian, undang-undang yang terkait tentunya adalah UU Koperasi 1967 dan UU Koperasi 1992. Keduanya menjadi penting karena pengelolaan TKBM pasca tahun 1989 dilaksanakan oleh koperasi di tiap pelabuhan. UU Koperasi 1967 dipilih karena undang-undang tersebut berlaku pada saat diselenggarakannya pengelolaan TKBM oleh koperasi. UU Koperasi 1992 dipilih karena undang-undang tersebut menggantikan UU Koperasi 1967, yang mana hingga kini masih berlaku.

Pengertian koperasi menurut UU Koperasi 1967 adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Sementara menurut UU Koperasi 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan huum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan pasal 3 UU Koperasi 1992, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dan seterusnya. Sedangkan pada pasal 7 UU Koperasi 1967 disebut bahwa Koperasi Indonesia, dalam rangka pembangunan ekonomi dan perkembangan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan seterusnya.

Dari rumusan tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa koperasi adalah badan usaha yang dibentuk secara bottom-up yang berfokus untuk kesejahteraan anggotanya. Dari rumusan-rumusan dua undang-undang di bidang perkoperasian dapat digambarkan bahwa koperasi adalah sebentuk badan usaha yang terdiri dari orang-orang (kumpulan orang) yang berhimpun secara sukarela, karena kesadaran dan keinginan dari anggota untuk berhimpun diri dalam koperasi.

Dan kemudian yang terpenting dari UU Koperasi 1992: sebagaimana secara eksplisit dalam pasal 17 ayat (1), bahwa anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Dari rumusan pasal tersebut secara eksplisit bahwa koperasi dipergunakan sebagai sarana untuk “saling menyejahterakan” antar orang-orang/koperasi yang berhimpun dalam sebuah koperasi, baik primer maupun sekunder. Saling menyejahterakan di sini maksudnya adalah bahwa ada satu siklus kegiatan ekonomi yang eksklusif untuk kesejahteraan anggota. Antara pengguna jasa dan dan pemilik koperasi adalah anggota itu sendiri.

 

III.2.   Regulasi tentang Persaingan Usaha

Regulasi utama terkait dengan persaingan usaha adalah UU Anti Monopoli yang diundangkan pada tahun 1999. Undang-Undang tersebut adalah undang-undang pertama di Indonesia yang secara ekslusif dan komprehensif mengatur mengenai persaiangan usaha. Pasal 1 huruf a undang-undang tersebut mendefinisikan monopoli sebagai penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Dengan demikian yang menjadi subjek hukum dari kegiatan monopolis adalah “pelaku usaha”. Selanjutnya, pada pasal 1 huruf e diberikan pengertian mengenai pelaku usaha, yaitu setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Dalam kaitannya dengannya koperasi sebagai badan usaha, Undang-Undang Anti Monopoli ini juga mengatur mengenai koperasi. Pada pasal 50 huruf I disebutkan bahwa kegiatan usaha koperasi yang secara khusus untuk melayani anggotanya dikecualikan dari ketentuan-ketentuan Undang-Undang Anti Monopoli. Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan melayani anggotanya adalah memberi pelayanan hanya kepada anggotanya dan bukan kepada masyarakat umum untuk pengadaan kebutuhan pokok, kebutuhan sarana produksi termasuk kredit dan bahan baku, serta pelayanan untuk memasarkan dan mendistribusikan hasil produksi anggota yang tidak mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Pada dasarnya, ketentuan mengenai kedudukan koperasi dalam rezim persaingan usaha ini perlu pengaturan lebih lanjut. Hal itu penting agar dapat tercipta kepastian hukum, baik bagi gerakan koperasi maupun bagi aktivitas bisnis di Indonesia.

Terkait dengan hal tersebut, otoritas yang tidak dapat dipisahkan dari menyoal persaingan usaha adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Terkait dengan persoalan di atas, berdasarkan pasal 35 huruf b, e, dan f Undang-Undang Anti Monopoli, KPPU memiliki tugas untuk: b) melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagai diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24 (UU Anti Monopoli); e) memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; f) menyusun pedoman dan/atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini. Terkait dengan butir f, mulai pertengahan tahun 2010 hingga kini, KPPU bersama Kementrian Koperasi dan UMKM sedang menyusun pedoman yang dimaksud (bataviase.co.id, 2010).

 

III.3.   Regulasi Teknis-Operasional tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha KTKBM

Dalam kaitan dengan penyelenggaraan kegiatan usaha oleh KTKBM, ada tiga peraturan (berbentuk Instruksi dan Keputusan bersama), yaitu: Instruksi Bersama 1989, SKB/1989, dan SKB/2002. Ketiganya secara berjalin kelindan secara langsung terkait dengan KTKBM. Namun demikian, ketiganya juga terkait secara hirarkis dengan peraturan-peraturan diatasnya, yaitu yang paling dekat dengan ketiganya adalah Kepmenhub Bongkar-Muat. Meskipun hadir belakangan, Kepmenhub tetap relevan untuk dibahas karena muatannya, sebagai peraturan teknis yang lebih baru hadir (lex posteriori) akan berpengaruh pada eksistensi ketiga peraturan tentang KTKBM. Kepmenhub Bongkar-Muat tersebut pada dasarnya telah diubah sebagian dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM.42 tahun 2008. Namun Permenhub tersebut tidak terkait langsung dengan kerangka pengaturan mengenai TKBM.

Pasal 1 angka 16 Kepmenhub Bongkar-Muat memberikan definisi mengenai Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), yaitu adalah semua tenaga kerja yang terdaftar pada pelabuhan setempat yang melakukan pekerjaan bongkar muat di pelabuhan. Kemudian, dalam pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa Penyedia Jasa Bongkar Muat adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan bongkar muat (Stevedoring, Cargodoring dan Receiving/Delivery) dengan menggunakan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan peralatan bongkar muat. Dengan demikian TKBM “bekerja” pekerjaan bongkar muat kepada Penyedia Jasa Bongkar Muat. Dan kemudian kemudian Penyedia Jasa Bongkar Muat menjual jasanya kepada Pengguna Jasa Bongkar Muat, yang mana menurut pasal 1 angka 18 adalah pemilik barang dan/atau pengangkut yang memerlukan jasa pelayanan bongkar muat terhadap barangnya dan/atau barang yang diangkutnya. Atas dasar hal tersebut, maka TKBM dalam konteks Kepmenhub Bongkar Muat, bukan baik penyedia maupun pengguna jasa bongkar muat. Oleh karena pada akhirnya terintegrasi dengan penyedia jasa bongkar muat, yang secara implisit dimuat dalam pasal 12 huruf h Kepmenhub Bongkar-Muat.

Selanjutnya akan dibahas mengenai dasar hukum keberadaan KTKBM di Indonesia. Sebagaimana sudah dipaparkan di awal sub-bab ini, secara teknis KTKBM berdasar pada Instruksi Bersama 1989, SKB/1989, dan SKB/2002. Ketiganya diawali dengan keputusan-keputusan terkait pembubaran YUKA. Dengan demikian, koperasi sebagai badan usaha, adalah pengganti dari YUKA sebagai pengelola TKBM di tiap pelabuhan.

Isi pokok dari Instruksi Bersama Tahun 1989 adalah dibentuknya wadah pengelola TKBM di tiap pelabuhan sebagai pengganti YUKA yang berbentuk koperasi. Koperasi tersebut didirikan oleh TKBM di tiap pelabuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Administrator Pelabuhan (Adpel)/ Kepala Kantor Pelabuhan (Kakanpel) setempat kemudian menjalankan fungsi pembinaan bagi koperasi yang didirikan. Kemudian, terkait dengan likuidasi asset YUKA, Koperasi TKBM (KTKBM) yang dibentuk dapat menerima hibah asset YUKA yang ada di tiap pelabuhan. Dalam instruksi ini, tidak diatur berapa koperasi yang dapat dibentuk di tiap pelabuhan.

Lebih lanjut, Instruksi Bersama tahun 1989 itu dijabarkan dalam SKB/1989. Dalam konsideransnya, SKB/1989 itu didasarkan pada suatu keadaan bahwa KTKBM perlu segera dikembangkan di setiap pelabuhan agar mampu mengurus diri sendiri dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan berpartisipasi nyata dari tenaga kerja dalam pembangunan guna memperlancar arus barang di pelabuhan.

Dalam SKB tersebut, diberikan definisi mengenai Koperasi TKBM (KTKBM) pada pasal 1 huruf c, yaitu organisasi ekonomi yang dibentuk berdasarkan asas kekeluargaan oleh para TKBM di pelabuhan dan disahkan oleh Departemen Koperasi sebagai Badan Hukum Koperasi. Kemudian pada pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa KTKBM di pelabuhan dibentuk dari, oleh, dan untuk TKBM yang pembentukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan nama KTKBM pelabuhan setempat. Selanjutnya, dalam pasal 5 dinyatakan mengenai daerah kerja dari KTKBM, yakni didasarkan pada lingkungan pekerjaan yang bersangkutan, yaitu lingkungan daerah kerja pelabuhan setempat.

Terkait keanggotaan, berdasarkan pasal 8 SKB/1989, yang dapat menjadi anggota KTKBM ialah semua TKBM di pelabuhan yang memenuhi persyaratan keanggotaan sesuai dengan Anggaran Dasar KTKBM. Kemudian terkait unit usaha, pada pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa KTKBM di pelabuhan dapat mengadakan Unit Usaha untuk melayani kebutuhan anggota dan kegiatan lainnya guna meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan memperlancar kegiatan bongkar muat di pelabuhan setempat. Selanjutnya, berdasarkan pasal 11 ayat (1) diuraikan mengenai kegiatan KTKBM dibagi menjadi dua: Administrasi Operasional, antara lain registrasi TKBM, pengelompokan TKBM menjadi regu kerja, menyediakan TKBM, dan mengatur gilir kerja TKBM, dan Pelayanan Kesejahteraan, antara lain penyediaan makan pagi/siang/malam, penyediaan transportasi, pemeliharaan kesehatan, dan lain-lain.

SKB/1989 itu kemudian menjadi tidak berlaku dengan ditetapkannya SKB/2002 pada tanggal 27 Agustus 2002. Pada pasal 16 ayat (1), dengan diberlakukannya SKB/2002, maka SKB/1989 dinyatakan tidak berlaku lagi. SKB/2002 ini pada dasarnya tidak mengatur terlalu jauh dari SKB sebelumnya. Namun ada poin-poin yang cukup merubah paradigma SKB/1989.

Pertama, mengenai definisi TKBM. Pada pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa TKBM adalah pekerja di Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (KTBM). Perubahan dalam hal definisi ini terkait dengan ditegaskannya bahwa bidang penyiadiaan TKBM bukan menjadi bisnis inti dari KTKBM, melainkan hanya Unit Usaha Jasa bongkar Muat. Pada pasal 3 disebutkan bahwa tujuan dari KTKBM adalah sebagai wadah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Dari rumusan ini dapat dilihat bahwa KTKBM diperluas bidang usahanya, dengan masalah bongkar muat sebagai salah satu Unit Usahanya. Hal itu semakin tegas disebutkan dalam pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa: Unit Usaha jasa bongkar muat merupakan unit usaha yang didirikan oleh KTKBM untuk memperlancar bongkar muat barang di pelabuhan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa bidang jasa penyediaan TKBM bukan melekat langsung pada KTKBM itu sendiri, melainkan sebagai unit usaha atau special purpose vehicle.

Ketentuan dalam SKB/2002 yang menjadi penting, berdasarkan pasal 9 ayat (1) adalah bahwa Perusahaan Bongkar Muat yang melakukan kegiatan bongkar muat barang di daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan harus bekerjasama dengan Koperasi TKBM menggunakan TKBM dari UUJBM Koperasi TKBM. Dengan begitu maka, Perusahaan Bongkar Muat tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan jasa bongkar muat yang disediakan KTKBM.

 

IV. Simpulan

Atas dasar pembahasan di atas, dapat diambil beberapa simpulan dan sintesis dari kerangka pengaturan ini, yaitu:



About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: